Aplikasi Simulasi E-SPT

Aplikasi Simulasi E-SPT - Bagi mahasiswa ataupun orang umum yang mempunyai keinginan untuk belajar pajak tentunya harus menguasai tata cara melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam belajar mengisi SPT, sekaranga telah tersedia Aplikasi Simulasi E-SPT yang bisa rekan-rekan gunakan untuk belajar ataupun melakukan simulasi pengisian SPT baik SPT Tahunan ataupun SPT Masa. Dalam Aplikasi Simulasi E-SPT yang akan kami bagikan, ada aplikasi simulais untuk eSPT Badan ataupun eSPT untuk orang pribadi dan juga eSPT Pasal 21. Silahkan anda gunakan Aplikasi Simulasi E-SPT untuk belajar mengenai tata cara pengisian SPT yang baik, benar, dan lengkap sesuai anjuran direktorat Jenderal Pajak. Download Aplikasi Simulasi E-SPT secara gratis pada link yang telah tersedia di bawah ini.

Aplikasi Simulasi E-SPT - Download Aplikasi Simulasi Pengisian E-SPT

Aplikasi Simulasi E-SPT

-- DOWNLOAD DISINI E-SPT PPH OP --

-- DOWNLOAD DISINI E-SPT PPH BADAN --

-- DOWNLOAD DISINI PPH 21 --

Aplikasi Simulasi E-SPT - Silahkan rekan-rekan download Aplikasi Simulasi E-SPT sesuai kebutuhan anda. Saran saya, download saja semua dan pelajari saja karena sangat bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian yang masih kebingungan dalam mengisi e-spt. Untuk tutorial instalasi nya bisa rekan-rekan cari di youtube. 

Butuh Ebook ? Silahkan Buka Kategori Rak Download dan Cari Ebook Keinginanmu

Aplikasi Simulasi E-SPT - Sekian dari kami dan selamat belajar Aplikasi Simulasi E-SPT.

Update! Tarif PPh Final UMKM 2018

Update! Tarif PPh Final UMKM 2018 - Pemerintah melakukan revisi terhadap tarif PPh Final UMKM pada pertengahan tahun 2018. Tarif PPh Final UMKM sebelumnya sebesar 1% dari omzet sekarang tidak berlaku lagi. Dan oleh karena itu, Update! Tarif PPh Final UMKM 2018 harus segera dipelajari oleh para mahasiswa yang belajar mengenai pajak agar nantinya tidak salah hitung ketika mengerjakan kasus yang menanyakan PPh Final UMKM. Update! Tarif PPh Final UMKM 2018 yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 memiliki tarif sebesar 0,5%. Kemudian, bagaimana contoh penerapanya ? 

Update! Tarif PPh Final UMKM 2018

Baca Juga : Soal dan Jawaban PPh Potong dan Pungut (POTPUT)

Update! Tarif PPh Final UMKM 2018 - Contoh Kasus Penerapan Update! Tarif PPh Final UMKM 2018

Soal :  

Tuan Takur mempunyai usaha yang tergolong UMKM dan mempunyai omzet sebesar Rp 150.000.000, maka berapakah PPh terutang atau yang harus dibayar oleh tuan takur dan apakah dasar hukum nya ?

Jawaban :

PPh terutang atau yang harus dibayar adalah : 0,5% x Rp 150.000.000 = Rp 750.000

Dikenakan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018

Baca Juga Materi Pajak lainya di Kategori : Perpajakan Dasar

Update! Tarif PPh Final UMKM 2018 - Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai Update! Tarif PPh Final UMKM 2018. Semoga bermanfaat dan jangan sampai salah lho ya karena saat ini sudah Update! Tarif PPh Final UMKM 2018.

Soal dan Jawaban PPh Potong Pungut (POTPUT)

Soal dan Jawaban PPh Potong Pungut (POTPUT) - Pajak penghasilan tentunya tidak akan ada habisnya untuk dibahas. PPh Potong Pungut adalah pajak yang dibayarkan pada tahun berjalan, tujuan dari dilakukanya hal tersebut adalah agar pelunasan pajak yang ada mendekati pajak terhutang dalam tahun pajak yang bersangkutkan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan Soal dan Jawaban PPh Potong Pungut (POTPUT) yang semoga bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan semua dalam mempelajari PPh Potong dan Pungut. Langsung saja silahkan download pada link yang telah disediakan.

Baca Juga : Artikel Perpajakan lainya di Kategori Perpajakan Dasar

Soal dan Jawaban PPh Potong Pungut (POTPUT) - Download Contoh Soal POTPUT

SOAL BAGIAN 1 --> DOWNLOAD DISINI <--
SOAL BAGIAN 2--> DOWNLOAD DISINI<--
JAWABAN--> DOWNLOAD DISINI<--

Soal dan Jawaban PPh Potong Pungut (POTPUT)

Soal dan Jawaban PPh Potong Pungut (POTPUT) - Nah, silahkan rekan-rekan download dan pelajari saja Soal dan Jawaban PPh Potong Pungut (POTPUT). Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk menyebarkan kepada teman-teman yang lain ya.

Pasal Pasal dan Tarif dalam PPh Final

Pasal Pasal dan Tarif dalam PPh Final - PPh final merupakan pajak yang nantinya dikenakan koreksi fiskal negatif ketika melakukan penghitungan pajak. mengapa demikian ? karena item-item yang sudah dikenakan PPh Final tidak perlu lagi masukan kedalam penghitungan penghasilan kena pajak. Pada PPh badan, item-item yang sudah dikenakan Pasal Pasal dan Tarif dalam PPh Final akan dikeluarkan dari penghitungan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan penjelasan tentang Pasal Pasal dan Tarif dalam PPh Final secara ringkas.

Pasal Pasal dan Tarif dalam PPh Final

Pasal Pasal dan Tarif dalam PPh Final - Penjelasan dan Tarif yang termasuk Pasal 4 (2) 

Berikut adalah Item-item dan tarif yang termasuk dalam PPh Final Pasal 4 (2) yang jumlahnya adalah 11 item :

• Bunga deposito, tabungan, diskonto SBI dan Jasa Giro --> Tarif 20%
• Bunga/Diskonto obligasi yang diperjualbelikan di BEI --> Tarif 15%
• Diskonto surat Perbendaharaan Negara   --> Tarif 20%
• Bunga simpanan yang dibayar koperasi pada anggota orang pribadi --> Tarif 10% dengan minimal Rp 240.000, kalau dibawah itu maka tidak dikenakan tarif ini
• Hadiah undian ( lotre/undian)  --> Tarif 25%
• Transaksi Penjualan Saham di BEI --> Tarif 0,1% 
• Transaksi penjualan saham perusahaan modal ventura --> Tarif 0,1%
• Transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan --> Tarif 2,5% atau khusus untuk Rumah Sederhana atau Rumah Sangat Sederhana maka pengenaanya hanya 1%
• Transaksi persewaan tanah dan bangunan --> Tarif 10%
• Usaha Jasa Konstruksi --> akan dijelaskan pada bagian selanjutnya 
• Usaha Kecil dan Usaha menengah --> 1% dari omzet

Baca Juga : Soal dan Jawaban Materi Bea Materai

Pasal Pasal dan Tarif dalam PPh Final - Penjelasan dan Tarif yang termasuk Pasal 15

Berikut adalah item-item dan tarif yang termasuk dalam PPh Final Pasal 15 yang jumlahnya adalah 5 item :

• Perusahaan pelayaran dalam negeri --> Tarif 1,2% dari omzet
• Carter Penerbangan dalam negeri --> Tarif 1,8% dari omzet
• Perusahaan pelayaran & penerbangan luar negeri --> Tarif 2,64% 
• WP Luar Negeri yang punya kantor perwakilan dagang di Indonesia --> Tarif 0,44%
• Kerjasama bentuk perjanjian bangun-guna-serah --> Tarif 5% dari NJOP/Nilai Pasar

Pasal Pasal dan Tarif dalam PPh Final - Penjelasan dan Tarif yang termasuk Pasal 17 (2C)

Berikut adalah item-item dan tarif yang termasuk dalam PPh Final Pasal 17 (2C) yang jumlahnya adalah 1 item :

• Dividen yang diterima oleh WP dalam Negeri Orang Pribadi --> Tarif 10%

Pasal Pasal dan Tarif dalam PPh Final - Penjelasan dan Tarif yang termasuk pasal 19

Berikut adalah item-item dan tarif yang termasuk dalam PPh Final Pasal 19 yang jumlahnya adalah 1 item :

• Revaluasi aset tetap --> Tarif 10%

Pasal Pasal dan Tarif dalam PPh Final - Penjelasan dan Tarif yang termasuk pasal 21 

Berikut adalah item-item dan tarif yang termasuk dalam PPh Final Pasal 21 yang jumlahnya adalah 4 item :

• Honorarium dan imbalan yang diberikan APBN / APBD --> Mengacu pada PP 80 Tahun 2010
• Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus
• Uang manfaat pensiun yang dibayarkan sekaligus
• Uang JHT / THT yang dibayarkan sekaligus

Baca Artikel Pajak lainya : di Kategori Perpajakan Dasar

Pasal Pasal dan Tarif dalam PPh Final - Penjelasan dan Tarif yang termasuk pasal 22 

Berikut adalah item-item dan tarif yang termsuk dalam PPh Final Pasal 22 yang jumlahnya adalah 1 item :

• Penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas baik produsen/importir : 
• Pertamina --> 0,25%
• Swasta --> 0,3%

Pasal Pasal dan Tarif dalam PPh Final - Penjelasan PP 80 Tahun 2010

• Tarif 0% diberlakukan untuk PNS Gol I dan II atau TNI / POLRI dengan pangkat Bintara / Tamtama
• Tarif 5% diberlakukan untuk PNS Gol III atau TNI / POLRI dengan pangkat Perwira Pertama
• Tarif 15% diberlakukan untuk PNS Gol IV atau TNI / POLRI dengan pangkat Perwira Menengah dan Tinggi

Pasal Pasal dan Tarif dalam PPh Final - Penjelasan Tarif Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus

• Nominal 0 - 50 jt : 0%
• Nominal 50 - 100 jt : 5%
• Nominal 100 - 500 jt : 15%
• Nominal > 500 jt : 25%

Pasal Pasal dan Tarif dalam PPh Final - Penjelasan Tarif untuk Manfaat Pensiun dan JHT/THT

• Nominal 0 - 50 jt : 0%
• Nominal > 50 jt   : 5%

Pasal Pasal dan Tarif dalam PPh Final - Nah, sekian penjelasan dari kami mengenai Pasal Pasal dan Tarif dalam PPh Final. Semoga dapat bermanfaat dan bisa memudahkan rekan-rekan yang belajar mengenai perpajakan atau brevet.

kata kunci : PPh Final, Pasal 4 (2) , Perlakuan Pajak Final, Pajak Final, Tarif PPh Final, Pasal-Pasal PPh Final

Soal dan Jawaban Bea Materai

Soal dan Jawaban Bea Materai - Setelah menulis materi tentang Bea Materai pada artikel sebelumnya, kini kami akan membagikan Soal dan Jawaban Bea Materai yang harapanya akan semakin memudahkan anda dalam memahami materi Bea Materai. Soal dan Jawaban Bea Materai akan dibagi menjadi beberapa jenis ada yang essay dan pilihan ganda. Pada paket soal tersebut juga disertai kunci jawaban yang semoga dapat memudahkan teman-teman semuanya. Silahkan download Soal dan Jawaban Bea Materai pada bagian dibawah ini.

Lihat Juga : Artikel Mempelajari Bea Materai 

Soal dan Jawaban Bea Materai - Download Soal dan Jawaban Bea Materai

Berikut adalah link download Soal dan Jawaban Bea Materai :

SOAL PILIHAN GANDA DOWNLOAD DISINI

SOAL ESSAY DOWNLOAD DISINI

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA DAN ESSAY DOWNLOAD DISINI

Soal dan Jawaban Bea Materai

Soal dan Jawaban Bea Materai - Silahkan anda download soal dan jawaban diatas dan silahkan dipelajari secara mandiri. Apabila ada yang tidak bisa, silahkan melihat artikel sebelumnya yang membahas tentang Bea Materai. Ada dua soal yang sengaja tidak saya beri jawaban karena memang terlalu text book sehingga rekan-rekan sekalianbisa langsung mencari jawabanya di Internet

Mempelajari Bea Materai

Mempelajari Bea Materai - Bea Materai merupakan pajak atas dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum. Hal ini diatur sejak abad ke-19 dan saat ini diatur dalam UU No 13 Tahun 1985 jo. PP No. 24 Tahun 2000. dalam artikel Mempelajari Bea Materai ini, diharapkan kita lebih paham tentang segala sesuatu yang berhubungan dalam bea materai. Tidak semua dokumen dikenakan Bea Materai, ada beberapa dokumen yang tidak dikenakan bea materai seperti paspor, SIM, STNK, IMB, KTP, Akta Nikah, Akta Kelahiran. Untuk lebih jelasnya tentang Mempelajari Bea Materai akan dijelaskan dibawah ini.

Mempelajari Bea Materai

Mempelajari Bea Materai - Istilah Teknis dalam Bea Materai

Dalam undang-undang No. 13 Tahun 1985, beberapa terminologi yang berkaitan dengan bea materai adalah sebagai berikut :

1. Dokumen, merupakan kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan
2. Benda Materai, materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah RI
3. Tanda tangan, merupakan paraf, teraan cap nama atua tanda lain sebagai pengganti tanda tangan
4. Pemeteraian kemudian, merupakan pelunasan Bea Materai yang dilakukan pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaiman mestinya

Baca Juga : Contoh Soal dan Jawaban BPHTB

Mempelajari Bea Materai - Objek yang dikenakan Bea Materai

Dalam menentukan suatu dokumen tergolong objek bea materai atau bukan, masyarakat seharusnya menyadari bahwa objek bea materai itu bersifat open list, artinya masyarakat dipersilahkan sendiri menentukan dokumen yang dimiliki tergolong objek bea materai atau bukan. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yang tergolong objek Bea Materai adalah :

1. Surat Perjanjian dan surat lainya seperti surat kuasa, surat hibah, dan surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan  digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan ataupun mengenai kenyataaan yang sifatnya perdata
2. Akta notaris termasuk salinanya, disini yang dimaksud salinan akta adalah tembusanatau fotokopi yang ditandatangani oleh notaris ataupun kedua belah pihak yang berkepentingan didalamnya
3. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkapnya
4. Surat yang memuat sejumlah uang, untuk surat yang didalamnya mengandung unsur mata uang asing, maka harus dikalikan dengan nilai tukar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat dokumen itu dibuat untuk mengetahui apakah dokumen tersebut dikenakan atau tidak Bea Materai
5. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek
6. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun
7. Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan

Mempelajari Bea Materai - Tarif Bea Materai

Menurut peraturan yang berlaku sekarang berdasarkan PP No. 24 Tahun 2000, tarif bea materai adalah sebagai berikut :

1. Tarif Bea materai sebesar Rp 6.000 dikenakan atas dokumen yang termasuk dalam angka 1 hingga 7 yang termasuk dalam objek bea materai
2. Tarif Bea materai Rp 3.000 dikenakan atas :
• Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 250.000 tapi tidaklebih dari Rp 1.000.000
• Surat berharga seperti wesel,promes,aksep, dan cek yang nominalnya lebih dari Rp 250.000 tapi tidak lebih dari Rp 1.000.000
• Efek dan kumpulan efek dengan nama dan bentuk apapun sepanjang nominalnya tidak lebih dari Rp 1.000.000
• Cek atau bilyet giro tanpa batasan nominal

Baca Artikel Perjakan lainya di : Kategori Perpajakan Dasar 

Mempelajari Bea Materai - Saat Terutang Bea Materai

Berdasarkan Pasal 5, saat terutangnya Bea Materai adalah sebagai berikut :

1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, bea materai atas dokumen yang dibuat oleh salah satu pihak ketika dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Contoh : cek dan kwitansi
2. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, bea materai atas dokumen pada saat dokumen tersebut selesai dibuat, ditutup dengan tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh : Surat jual beli
3. Dokumen yang dibuat di luar negeri, dokumen terutang bea materai pada saat dokumen tersebut digunakan di Indonesia.

Mempelajari Bea Materai - Subjek Bea Materai

Beberapa pihak yang dianggap sebagai subjek Bea Materai adalah :

1. Pihak yang memegang dokumen, Pasal 2 (1) menjelaskan bahwa pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainya dibebani kewajiban untuk membayar Bea Materai atau surat perjanjian yang dipegangnya.
2. Pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, Pasal 6 menentukan bahwa Bea Materai terhutang oleh pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak yang bersangkutan menentukan lain
3. Pihak yang menerima dokumen, apabila dokumen sepihak maka bea materai yang terhutang oleh penerima dokumen, apabila dokumen dibuat untuk dua orang atau lebih maka masing-masing pihak terhutang bea materai atas dokumen yang diterima, sedangkan apabila dokumen yang dibuat dengan akta notaris maka bea terhutang baik asli atau salinan  terhutang oleh pihak-pihak yang memanfaatkandokumen tersebut.
4. Pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain

Mempelajari Bea Materai - nah, sebenarnya masih ada banyak hal yang belum disampaikan akan tetapi segera akan kami sambung dalam artikel berikutnya. selamat mempelajar Mempelajari Bea Materai dan semoga bermanfaat.

Contoh Soal dan Jawaban BPHTB

Contoh Soal dan Jawaban BPHTB - Seperti janji saya beberapa waktu yang lalu, setelah berbagi tentang materi memahami Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maka selanjutnya adalah membagikan Contoh Soal dan Jawaban BPHTB. Setelah memahami materi, maka akan lebih bagus apabila kemudian mengerjakan latihan soal agar lebih paham. Silahkan download Contoh Soal dan Jawaban BPHTB gratis dan selamat belajar.

Contoh Soal dan Jawaban BPHTB

Artikel Perpajakan Lainya : Kategori Perpajakan Dasar

Contoh Soal dan Jawaban BPHTB - Link Download Contoh Soal dan Jawaban BPHTB

Soal BPHTB

Pilihan Ganda -- >DOWNLOAD DISINI

Essay --> DOWNLOAD DISINI

Jawaban BPHTB

Pilihan Ganda dan Essay --> DOWNLOAD DISINI

Belum Baca Materinya ? Silahkan ke : Memahami Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Contoh Soal dan Jawaban BPHTB - Silahkan langsung di download contoh soal nya. Saya sarankan anda terlebih dahulu mengerjakan soal sebisa anda dulu, baru kemudian kalau sudah benar-benar 'mentok', lihat lah kunci jawabanya. Selamat belajar Contoh Soal dan Jawaban BPHTB